Belajar dari Morowali; Menyoal Masa Depan Hilirisasi Nikel di Luwu Timur

SELAMA beberapa tahun terakhir, hilirisasi gencar dipromosikan pemerintah sebagai jawaban atas persoalan klasik sebagai negara kaya sumber daya alam. Saatnya tidak lagi menjual bahan mentah, tetapi kita olah di dalam negeri agar nilai tambah, investasi dan lapangan kerja tinggal di dalam negeri.

Secara prinsip, gagasan itu sulit dibantah. Masalahnya adalah satu hal yang sering luput bahwa Indonesia bukan hanya terdiri atas pemerintah pusat dan investor. Ada daerah tempat tambang, smelter, pelabuhan, jalan industri, pembangkit, kawasan permukiman dan seluruh aktivitas ekonomi itu berdiri.

Pertanyaannya, apakah hilirisasi nasional otomatis menjadi kemakmuran lokal? Pengalaman di Morowali, Sulawesi Tengah menunjukkan, jawabannya tidak sesederhana itu.

Paradoks Morowali

Morowali adalah salah satu kisah paling spektakuler dalam transformasi ekonomi Indonesia. Kehadiran kawasan industri berbasis nikel di daerah itu telah mengubah struktur ekonomi daerah secara drastis.

Kajian Bappenas mencatat PDRB Morowali meningkat lebih dari 44 kali lipat pada 2011–2025. Morowali berubah dari ekonomi berbasis ekstraksi menjadi salah satu pusat industri pengolahan nikel terbesar di Indonesia.

Tetapi justru di balik keberhasilan itulah muncul sebuah paradoks. Bappenas menemukan bahwa rasio pendapatan pemerintah daerah terhadap PDRB Morowali turun dari 14,93 persen pada 2011 menjadi hanya 1,35 persen pada 2025. Rasio belanja daerah terhadap PDRB juga turun dari 13,85 persen menjadi 1,80 persen.

Dengan kata lain, ekonomi tumbuh luar biasa cepat, tetapi kapasitas fiskal pemerintah daerah tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama.

Bappenas bahkan memperkenalkan istilah fiscal effort collapse untuk menggambarkan kondisi ketika pertumbuhan ekonomi berlangsung jauh lebih cepat daripada kemampuan pemerintah daerah menangkap nilai ekonomi tersebut melalui sistem fiskal.

Ini bukan cerita tentang kegagalan industri. Justru sebaliknya. Industri berhasil. Investasi berhasil. PDRB melonjak. Tetapi muncul pertanyaan baru. Apakah daerah juga berhasil menangkap manfaat dari pertumbuhan tersebut?

Pertanyaan itu menjadi relevan bagi Luwu Timur. Kabupaten ini selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu wilayah penting penghasil nikel di Sulawesi Selatan. Kini, arah pembangunannya mulai bergerak lebih jauh.

Bukan hanya menambang. Tetapi juga mengolahnya. Saat ini, ada rencana pembangunan kawasan industri di Desa Harapan, Kecamatan Malili. Artinya, Luwu Timur sedang memasuki babak baru.

Jika selama ini pertanyaan utamanya adalah berapa banyak nikel yang ditambang, maka ke depan pertanyaannya harus berubah menjadi berapa banyak nilai tambah yang bakal tinggal di Luwu Timur.

PDRB bukan PAD

Ini mungkin hal pertama yang harus dipahami publik. Ketika sebuah kawasan industri berdiri dan menghasilkan puluhan triliun rupiah aktivitas ekonomi, angka Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bisa melonjak.

Tetapi PDRB bukanlah pendapatan pemerintah daerah. Investasi bukan PAD. Ekspor bukan PAD. Omzet perusahaan bukan PAD. Nilai produksi smelter juga bukan otomatis PAD.

Ada mekanisme perpajakan, PNBP, DBH dan berbagai aturan hubungan keuangan pusat-daerah yang menentukan bagaimana penerimaan negara dan daerah terbentuk.

Karena itu, sebuah daerah bisa saja mengalami PDRB sangat tinggi tetapi pendapatan pemerintah daerah tidak meningkat secara proporsional. Inilah pelajaran yang harus dibaca Luwu Timur dari Morowali.

Bukan Soal Besaran Investasi

Setiap kali sebuah kawasan industri diumumkan, angka yang paling sering dikedepankan adalah nilai investasi yang bahkan mencapai ratusan triliun. Semakin besar, semakin dianggap baik.

Padahal bagi pemerintah daerah, nilai investasi seharusnya baru menjadi angka pertama, bukan angka terakhir. Di balik angka investasi itu, terselip sejumlah pertanyaan penting yang harus bisa dijawab dengan jelas.

Mulai dari berapa jumlah tenaga kerja lokal yang akan diserap? Berapa yang masuk kategori pekerja terampil? Berapa yang bisa naik ke posisi supervisor dan manajemen? Berapa nilai pengadaan yang akan dibelanjakan kepada perusahaan lokal? Berapa UMKM yang akan masuk rantai pasok? Berapa PAD yang berpotensi tumbuh? Berapa kebutuhan jalan, air, listrik, sekolah, rumah sakit dan fasilitas publik yang harus ditanggung pemerintah? Berapa biaya lingkungan yang muncul?

Dan yang paling penting adalah, berapa nilai ekonomi yang benar-benar tinggal dan berputar di Luwu Timur?

Waspadai “Enclave Economy”

Kita juga harus berhati-hati agar kawasan industri tidak menjadi semacam pulau ekonomi di tengah daerah.

Di dalam kawasan pabrik beroperasi, pelabuhan sibuk, hotel penuh, logistik bergerak, investasi tumbuh, dan ekspor meningkat. Tetapi di luar pagar kawasan UMKM tetap kecil, petani tidak terhubung ke rantai ekonomi baru, kontraktor lokal tidak naik kelas, tenaga kerja lokal hanya mendapatkan pekerjaan berupah rendah, dan pemerintah daerah tetap kesulitan membiayai infrastruktur dasar.

Jika itu yang terjadi, artinya kita mendapatkan enclave economy. Ekonominya besar, tetapi keterkaitannya dengan ekonomi masyarakat lokal kecil.

Morowali sudah memberikan sinyal Kajian Bappenas menunjukkan industrialisasi Morowali memang berhasil mengubah struktur ekonomi dan menghasilkan pertumbuhan luar biasa. Namun penelitian tersebut sekaligus menemukan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal daerah.

Kajian lain yang dipublikasikan Kompas juga menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Morowali belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan. Dalam periode 2023–2025, pertumbuhan ekonomi Morowali rata-rata mencapai 15,91 persen per tahun, sementara kemiskinan turun dari 12,31 persen menjadi 10,38 persen.

Sekali lagi, ini bukan berarti hilirisasi gagal. Tetapi ia mengingatkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sinonim kesejahteraan. Dan investasi juga bukan sinonim pemerataan.

Menghitung “Return on Territory”

Lazimnya investor menghitung return on investment. Karena itu, pemerintah daerah seharusnya juga menghitung return on territory. Artinya apa yang diperoleh masyarakat Luwu Timur karena wilayah, sumber daya alam, ruang hidup, tenaga kerja dan infrastrukturnya menjadi bagian dari mesin industri?

Indikatornya tidak harus rumit tetapi harus jelas.

Berapa pekerjaan lokal yang akan terserap? Berapa belanja lokal? Berapa pemasok lokal? Berapa penerimaan publik? Berapa aset publik yang ditinggalkan? Berapa tenaga kerja yang naik kelas? Berapa ekonomi non-tambang yang tumbuh? Dan berapa biaya lingkungan yang berhasil dicegah atau dipulihkan?

Belajar dari Morowali

Morowali sering dipakai sebagai bukti bahwa hilirisasi berhasil. Sebagian lainnya menggunakan Morowali sebagai bukti bahwa hilirisasi bermasalah. Keduanya terlalu sederhana.

Morowali adalah laboratorium kebijakan. Ia menunjukkan bahwa industrialisasi nikel mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Kajian Bappenas bahkan menunjukkan transformasi struktural yang sangat kuat.

Tetapi ia juga menunjukkan bahwa kapasitas fiskal dan kemampuan negara daerah menangkap nilai ekonomi tidak otomatis mengikuti pertumbuhan tersebut. Karena itu, Luwu Timur tidak perlu menjadi “Morowali kedua”. Luwu Timur harus menjadi Luwu Timur yang telah belajar dari Morowali.

Sepuluh Pertanyaan

Saya kira publik Luwu Timur berhak mendapatkan jawaban atas setidaknya sepuluh pertanyaan penting.

• Pertama, berapa nilai tambah yang diproyeksikan tinggal di daerah?
• Kedua, berapa penerimaan fiskal yang secara sah dapat diterima pemerintah daerah?
• Ketiga, berapa biaya infrastruktur yang harus ditanggung pemerintah?
• Keempat, berapa tenaga kerja lokal yang akan masuk, termasuk tenaga kerja terampil?
• Kelima, berapa nilai pengadaan yang akan diberikan kepada perusahaan lokal?
• Keenam, bagaimana UMKM dan pelaku usaha lokal masuk rantai pasok?
• Ketujuh, bagaimana biaya lingkungan dihitung dan siapa yang menanggungnya?
• Kedelapan, bagaimana konflik lahan dan status clean and clear diselesaikan sebelum investasi berjalan?
• Kesembilan, apa yang terjadi jika harga nikel jatuh atau produksi menurun?
• Kesepuluh, apa yang tersisa untuk Luwu Timur ketika suatu hari era nikel berakhir?

Jika sepuluh pertanyaan tersebut sudah memiliki jawaban berbasis angka, maka kita bisa mengatakan bahwa Luwu Timur tidak sekadar menyambut investasi. Luwu Timur sedang menyiapkan masa depannya.

Nikel Tidak Selamanya Ada

Nikel adalah sumber daya tidak terbarukan. Sekali diambil, cadangannya akan berkurang. Karena itu, sebagian manfaat ekonominya harus diubah menjadi sesuatu yang tidak ikut habis, bisa dalam bentuk SDM yang lebih terdidik, usaha lokal yang lebih kuat, infrastruktur yang lebih baik, ekonomi yang lebih beragam, lingkungan yang terjaga, dan kapasitas fiskal yang semakin mandiri.

Kalau tidak, kita hanya memindahkan bentuk ketergantungan, dari ketergantungan pada tambang menjadi ketergantungan pada smelter. Padahal keduanya sama-sama bergantung pada komoditas.

***

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan hilirisasi bukan hanya apakah Indonesia berhenti mengekspor bijih. Itu memang penting, tetapi belum cukup.

Hilirisasi yang benar seharusnya membuat nilai tambah meningkat, tenaga kerja naik kelas, perusahaan lokal tumbuh, penerimaan publik membesar secara proporsional, infrastruktur membaik, kualitas hidup masyarakat meningkat, dan ekonomi daerah semakin siap ketika komoditas berubah.

Kalau hanya pabrik yang pindah ke dekat tambang sementara sebagian besar nilai ekonomi tetap berada di luar daerah, kita sesungguhnya hanya mengubah lokasi proses produksi. Bukan mengubah struktur kesejahteraan.

Karena itu, sebelum kawasan industri nikel Luwu Timur berkembang penuh, sudah waktunya pemerintah daerah, DPRD, investor, pemerintah pusat dan provinsi, masyarakat, akademisi serta kelompok masyarakat sipil duduk bersama membicarakan apa saja manfaat permanen industrialisasi bagi Luwu Timur.

Bukan berapa besar investasinya. Bukan berapa luas kawasan industrinya. Bukan pula berapa banyak ton nikel yang diproduksi. Tetapi berapa banyak masa depan yang berhasil dibangun dari nikel hari ini?

Bagaimanapun, daerah tidak boleh hanya menjadi tuan rumah bagi industri hilirisasi. Daerah harus menjadi pemilik manfaat pembangunan. Dari Morowali kita bisa belajar bahwa pertumbuhan ekonomi bisa datang sangat cepat. Tetapi jika desain fiskal dan manfaat lokal tidak disiapkan sejak awal, kapasitas daerah bisa tertinggal jauh di belakang pertumbuhan ekonominya.

Luwu Timur masih punya waktu. Jangan sampai waktu itu habis sebelum kita sadar bahwa yang sedang dibangun bukan hanya kawasan industri, tetapi juga masa depan masyarakat di daerah ini. (*)