Mengungkap Akar Persoalan Konflik Agraria di Laoli Luwu Timur

SELAMA ini mungkin banyak yang mengira konflik agraria di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur hanya dipicu oleh rencana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengosongkan lahan sekitar 394 hektare yang kini berstatus Hak Pengelolaan (HPL). Padahal,… Read More

Evolusi Lahan Kompensasi PLTA Karebbe di Desa Harapan Kecamatan Malili Luwu Timur

[PETA] Perbandingan Peta Lahan Kompensasi PLTA Karebbe di Luwu Timur Tahun 2006 dan Terkini

PETA bukan sekadar gambar. Dalam perspektif hukum pertanahan, peta merupakan representasi spasial yang menunjukkan identitas suatu objek tanah melalui letak, batas, luas, dan koordinat. Karena itu, setiap perubahan pada unsur-unsur tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum yang tidak sederhana…. Read More

Penertiban Aset Pemda di Laoli Luwu Timur

[INVESTIGASI] Menelusuri Rantai Legalitas 395 Hektare Lahan di Desa Harapan

KONFLIK lahan seluas sekitar 395 hektare di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah berkembang menjadi salah satu isu agraria yang paling menyita perhatian publik di Sulawesi Selatan sepanjang 2026. Perdebatan yang muncul tidak lagi… Read More

Ilustrasi lahan Kawasan Industri di Luwu Timur

[INFOGRAFIS] Perjalanan Status Hukum 395 Hektare Lahan Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur

BAGAIMANA perjalanan status hukum 395 hektare lahan di Desa Harapan, Kecamatan Malili, hingga akhirnya menjadi pusat konflik yang menyita perhatian publik? Simak inforgrafis berikut. Infografis ini disusun untuk memetakan secara kronologis rangkaian peristiwa hukum sejak 2006 hingga 2026,… Read More

Warga Laoli Desa Harapan Luwu Timur

[POLICY ALERT] Mengapa Penertiban 395 Hektare di Laoli Luwu Timur Sebaiknya Ditunda

KONFLIK agraria di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kembali memasuki babak yang menentukan. Di tengah informasi mengenai rencana penertiban lahan seluas sekitar 395 hektare pada akhir Juli 2026, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu… Read More

Polemik Konsesi PT Tizar di Malili Kabupaten Luwu Timur

[INVESTIGASI] Di Balik Polemik Konsesi PT Tizar di Malili Kabupaten Luwu Timur

PETA konsesi PT Tizar Tirzia Trizardi yang beredar luas di media sosial dalam beberapa hari terakhir mengejutkan banyak orang. Garis merah wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) tampak mengelilingi sebagian kawasan yang kini menjadi pusat Kota Malili, ibu kota Kabupaten… Read More

Tata Kelola Industri Nikel (Foto BRIN)

[DOKUMEN] Beyond Land Legality: Memperkuat Tata Kelola Industri Nikel Berbasis Hak Asasi Manusia

INDONESIA sedang berada pada momentum besar pembangunan industri berbasis hilirisasi mineral. Di tengah meningkatnya investasi dan pengembangan kawasan industri nikel, muncul satu pertanyaan penting yang sering kali luput dari perhatian, yakni apakah kepastian legalitas lahan saja sudah cukup… Read More

Daerah Istimewa Luwu Raya

Daerah Istimewa Luwu Raya: Mengembalikan Sejarah sebagai Fondasi Masa Depan

LUWU RAYA – Wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya selama ini hampir selalu berhenti pada persoalan administratif: berapa jumlah penduduknya, bagaimana kemampuan fiskalnya, atau apakah telah memenuhi persyaratan pemekaran daerah. Padahal, bagi masyarakat Tana Luwu, persoalan yang jauh lebih… Read More

Menelaah Legalitas Pemisahan Persetujuan Lingkungan PT HNI dari PT Vale Indonesia

[DOKUMEN] Menelaah Legalitas Pemisahan Persetujuan Lingkungan PT HNI dari PT Vale Indonesia

MAKASSAR — The Sawerigading Institute (TSI) merilis sebuah Legal Opinion yang mengkaji aspek hukum pemisahan Persetujuan Lingkungan PT Huali Nickel Indonesia (PT HNI) dari PT Vale Indonesia Tbk dalam pembangunan Feed Preparation Plant (FPP), jalur pipa ore slurry,… Read More

Provinsi Luwu Raya 2026

[DOKUMEN] Draft Awal RUU Keistimewaan Provinsi Luwu Raya

MAKASSAR – The Sawerigading Institute (TSI) secara resmi mempublikasikan Draft Awal Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Provinsi Luwu Raya sebagai bahan kajian akademik sekaligus pemantik diskusi publik mengenai masa depan tata kelola pemerintahan di Luwu Raya, Rabu (8/7/2026). Dokumen… Read More